KONSOLIDASI PERPRES PBJ
ketentuan umum
tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa
pelaku pengadaan barang/jasa
perencanaan pengadaan
persiapan pengadaan barang/jasa
pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola
pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia
pengadaan khusus
usaha kecil, produk dalam negeri, dan pengadaan berkelanjutan
pengadaan barang/jasa secara elektronik
sumber daya manusia dan kelembagaan
pengawas, pengaduan, sanksi, dan pelayanan hukum
ketentuan lain-lain
ketentuan peralihan
ketentuan penutup

Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021

tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Menimbang
Mengingat
Pasal I Pasal II
ditetapkan 12 Februari 2021
dundangkan 12 Februari 2021
BAB i
ketentuan umum
12/2021 :: Pasal I
Di antara angka 10 dan angka 11 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 10a, ketentuan angka 14, angka 15, dan angka 47 Pasal 1 dihapus, ketentuan angka 18 Pasal 1 diubah, di antara angka 18 dan angka 19 Pasai 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 18a dan angka 18b, di antara angka 29 dan angka 30 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 29a, ketentuan angka 12, angka 27, angka 32, angka 33, angka 35, dan angka 50 Pasal 1 diubah, serta ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 54, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:
1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
3. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
8. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
9. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
10a.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Perpres 12/2021
11. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
12.

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.

13. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.
14.
dihapus
Perpres 12/2021
15.
dihapus
Perpres 12/2021
16.

Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.

17.

Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.

18.

Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Aparatur Sipil Negara dan Non-Aparatur Sipil Negara yang bekerja di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Perpres 12/2021
18a.

Pejabat fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.

Perpres 12/2021
18b.

Personel selain Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Personel Lainnya adalah Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk rnelaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.

Perpres 12/2021
19.

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

20.

E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.

21.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

22.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

23.

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

24.

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

25.

Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD.

26.

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.

27.

Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Perpres 12/2021
28.

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

29.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

29a.

Produk adalah barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha.

Perpres 12/2021
30.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

31.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

32.

Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu Pekerjaan.

Perpres 12/2021
33.

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.

Perpres 12/2021
34.

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

35.

Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa meialui sistem katalog elektronik atau toko daring.

Perpres 12/2021
36.

Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

37.

Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.

38.

Tender/Seleksi Internasional adalah pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing. 

39.

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

40.

Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

41.

Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

42.

E-reverse Auction adalah metode penawaran harga secara berulang.

43.

Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.

44.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

45.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

46.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

47.
dihapus
Perpres 12/2021
48.

Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

49.

Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.

50.

Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus penggunaannya.

Perpres 12/2021
51.

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis. 

52.

Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

53.

Kepala Lembaga adalah Kepala LKPP.

54.

Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang Jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring.

Perpres 12/2021
Pasal 2
Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden ini meliputi:
a.

Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD;

b.

Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau

c.

Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

Pasal 3
(1)

Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:

a.

Barang;

b.

Pekerjaan Konstruksi;

c.

Jasa Konsultansi;

d.

Jasa Lainnya.

(2)

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

(3)

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

a.

Swakelola; dan/atau

b.

Penyedia.

BAB ii
tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa
Bagian kesatu
tujuan pengadaan barang/jasa
12/2021 :: Pasal I
Ketentuan huruf a, huruf c, huruf g, dan huruf h Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:
a.

menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;

Perpres 12/2021
b.

meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;

c.

meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;

Perpres 12/2021
d.

meningkatkan peran pelaku usaha nasional;

e.

mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;

f.

meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;

g.

mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan

Perpres 12/2021
h.

meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.

Perpres 12/2021
Bagian kedua
kebijakan pengadaan barang/jasa
Pasal 5
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
a.

meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;

b.

melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;

c.

memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;

d.

mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;

e.

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;

f.

mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);

g.

memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;

h.

mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan

i.

melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Bagian ketiga
prinsip pengadaan barang/jasa
Pasal 6
Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
a.

efisien;

b.

efektif;

c.

transparan;

d.

terbuka;

e.

bersaing;

f.

adil; dan

g.

akuntabel.

Bagian keempat
etika pengadaan barang/jasa
Pasal 7
(1)

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

a.

melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

b.

bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

c.

tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

d.

menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

e.

menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

f.

menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

g.

menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

h.

tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

(2)

Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:

a.

Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;

b.

konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;

c.

konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;

d.

pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;

e.

PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau

f.

beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

BAB iii
pelaku pengadaan barang/jasa
Bagian kesatu
pelaku pengadaan barang/jasa
12/2021 :: Pasal I
Ketentuan huruf g Pasal 8 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
a.

PA;

b.

KPA;

c.

PPK;

d.

Pejabat Pengadaan;

e.

Pokja Pemilihan;

f.

Agen Pengadaan;

g.
dihapus
Perpres 12/2021
h.

Penyelenggara Swakelola; dan

i.

Penyedia.

Bagian kedua
pengguna anggaran
12/2021 :: Pasal I
Di antara huruf f dan huruf g ayat (1) Pasal 9 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf f1, Pasal 9 ayat (1) huruf i dihapus, serta ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9
(1)

PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:

a.

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;

b.

mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;

c.

menetapkan perencanaan pengadaan;

d.

menetapkan dan mengumumkan RUP;

e.

melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;

f.

menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;

f1.

menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;

Perpres 12/2021
g.

menetapkan PPK;

h.

menetapkan Pejabat Pengadaan;

i.
dihapus
Perpres 12/2021
j.

menetapkan Penyelenggara Swakelola;

k.

menetapkan tim teknis;

l.

menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;

m.

menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan

n.

menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

  1. Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(2)

PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f1 kepada KPA.

Perpres 12/2021
Bagian ketiga
kuasa pengguna anggaran
12/2021 :: Pasal I
Ketentuan ayat (5) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10
(1)

KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.

(2)

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi

(3)

KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:

a.

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau

b.

mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(4)

KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

(5)

KPA pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, dapat merangkap sebagai PPK.

Perpres 12/2021
Bagian keempat
pejabat pembuat komitmen
12/2021 :: Pasal I
Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11
Perpres 12/2021
(1)

PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

a.

menyusun perencanaan pengadaan;

b.

melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;

c.

menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);

d.

menetapkan rancangan kontrak;

e.

menetapkan HPS;

f.

menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;

g.

mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

h.

melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

i.

mengendalikan Kontrak;

j.

menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;

k.

melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;

l.

menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

m.

menilai kinerja Penyedia;

n.

menetapkan tim pendukung;

o.

menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan

p.

menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

(2)

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

a.

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan

b.

mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(3)

Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.

(4)

PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.

Bagian kelima
pejabat pengadaan
Pasal 12
Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas:
a.

melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;

b.

melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

c.

melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan

d.

melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bagian keenam
kelompok kerja pemilihan
12/2021 :: Pasal I
Ketentuan huruf a ayat (1) dan ayat (4) Pasal 13 diubah, serta huruf b ayat (1) Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13
(1)

Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:

a.

melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali E-purchasing dan Pengadaan Langsung;

Perpres 12/2021
b.
dihapus
Perpres 12/2021
c.

menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

  1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
  2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(2)

Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.

(3)

Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.

(4)

Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli.

Perpres 12/2021
Bagian ketujuh
agen pengadaan
Pasal 14
(1)

Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 

(2)

Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK. 

(3)

Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Agen Pengadaan diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Bagian kedelapan
pejabat/panitia pemeriksa hasil pekerjaan
12/2021 :: Pasal I
Pasal 15 dihapus.
DIHAPUS
Pasal 15.
Perpres 12/2021
(1)

PjPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2)

PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bagian kesembilan
penyelenggara swakelola
12/2021 :: Pasal I
Ketentuan Pasal 16 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16
(1)

Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas.

(2)

Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.

(3)

Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

(4)

Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola. 

(5)

Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Perpres 12/2021
Bagian kesepuluh
penyedia
Pasal 17
(1)

Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2)

Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

a.

pelaksanaan Kontrak;

b.

kualitas barang/jasa;

c.

ketepatan perhitungan jumlah atau volume;

d.

ketepatan waktu penyerahan; dan

e.

ketepatan tempat penyerahan.

BAB iv
perencanaan pengadaan
Bagian kesatu
perencanaan pengadaan
Pasal 18
(1)

Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.

(2)

Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) setelah penetapan Pagu Indikatif.

(3)

Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

(4)

Perencanaan pengadaan terdiri atas:

a. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau
b.

Perencanaan pengadaan melalui Penyedia.

(5)

Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi:

a. penetapan tipe Swakelola;
b.

penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan

c.

penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB).

(6)

Tipe Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:

a.

Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;

b.

Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;

c.

Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; atau

d.

Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

(7)

Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi:

a.

penyusunan spesifikasi teknis/KAK;

b.

penyusunan perkiraan biaya/RAB;

c.

pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;

d.

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan

e.

penyusunan biaya pendukung.

(8)

Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam RUP.

Bagian kedua
spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja
12/2021 :: Pasal I
Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19
Perpres 12/2021
(1)

PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK barang/jasa menggunakan:

a.

produk dalam negeri;

b.

produk bersertifikat SNI;

c.

produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan

d.

produk ramah lingkungan hidup.

(2)

Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap:

a.

komponen barang/jasa;

b.

suku cadang;

c.

bagian dari satu sistem yang sudah ada; atau

d.

barang/jasa dalam katalog elektronik atau Toko Daring.

(3)

Pemenuhan penggunaan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tersedia.

(4)

Produk ramah lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menggunakan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.

Bagian ketiga
pemaketan pengadaan barang/jasa
Pasal 20
(1)

Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada:

a.

keluaran atau hasil;

b.

volume barang/jasa;

c.

ketersediaan barang/jasa;

d.

kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau

e.

ketersediaan anggaran belanja.

(2)

Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang:

a.

menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;

b.

menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;

c.

menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau

d.

memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.