Salam.. Ijin bertanya kembali terkait pengaduan dari peserta tender yang gugur karena hal sebagai berikut :

• alamat pemberi sewa utama tidak sesuai dengan dengan KTP, Kop Surat dan NPWP

dalam hal ini peserta melakukan sanggah karena Pokja Pemilihan tidak melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada pemberi sewa atau kepada peserta. 

ada beberapa point yang menjadi perhatian yaitu :

1. pemberi sewa peralatan mempunyai dua kantor yaitu kantor pusat dan kantor lokasi usaha dengan alamat yang berbeda (surat izin usaha terlampir)
2. peserta tender melakukan sewa kepada kantor lokasi usaha dimana KOP surat dan NPWP masih menggunakan lokasi pusat 

dalam hal ini apakah tindakan pokja sudah sesuai dengan prosedur? sebagai pertimbangan kami lampirkan surat sanggah dan jawaban pokja pemilihan. terimakasih atas jawabannya.

Salam.. Ijin bertanya terkait ada pengaduan yang masuk ke Inspektorat Daerah Kabupaten Garut ada beberapa hal yang ingin dipertanyakan antara lain :

1. Ketika ada sanggah banding dari peserta, tetapi salah tujuan seharusnya kepada KPA ini ditujukan ke Pokja Pemilihan dan KPA hanya sebagai tembusan, dalam hal ini apa KPA boleh menjawab sanggah banding tersebut atau diabaikan saja ?
2. Dalam kasus ini KPA sudah menjawab dan menolak sanggah banding tersebut dengan substansi jawaban sesuai dengan jawaban pokja pada saat sanggah, dan pihak penyanggah beranggapan karena sanggah banding salah alamat dan surat tidak tersampaikan namun KPA menolak sanggah banding tersebut dan pokja mengklaim jaminan untuk dicairkan, apakah hal tersebut boleh dilakukan? demikian hal yang kami pertanyakan atas bantuannya kami ucapkan terima kasih..